Penempatan UMKM di Bandara Ngurah Rai Harus Diprioritaskan
Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Dhamantra (F-PDIP) mendesak Kementerian BUMN untuk mengambil kebijakan terkait penggusuran pedagang paska Rencana Pembangunan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.
"Kita meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk mengumpulkan Direksi Angkasa Pura I agar adanya kesamaan paradigma dasar mengenai misi BUMN ini," tegasnya saat RDP dengan Dirut Angkasa Pura I Tommy Soetomo, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (29/1).
Selain itu, dia menegaskan, persoalan Penempatan UMKM di Bandara Ngurah Rai harus dilaporkan kepada jajaran Kementerian melalui Deputi BUMN. "Kita minta Angkasa Pura melaporkan kepada Kementerian BUMN, artinya sebelum ada laporan ini persoalan tender di Bandara Ngurah Rai harus ditunda," ujarnya.
Sebelumnya, puluhan pedagang di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung melakukan demo dan meminta direlokasi pada lokasi yang sudah disediakan pasca renovasi penerbangan domestik dan internasional. Bahkan, paguyuban pedagang menolak dilakukan tender ulang pada tempat yang sudah ada. Hal itu dikarenakan mereka sudah menyewa tempat di sana puluhan tahun yang sekarang akan ditender ulang lagi.
Seperti diketahui, total Proyek Pengembangan Bandara Ngurah Rai Bali senilai Rp. 2,5 triliun dengan target selesai pada tahun 2013 mendatang, sehingga dapat dioperasikan pada pelaksanaan APEC tahun depan. (si)/foto:iwan armanias/parle.